Drama Demokrasi (Dramoksi) Indonesia 2024

TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Hal mendasar yang melatarbelakangi riset itu dilakukan adalah bahwa 2024 bagi Indonesia merupakan tahunnya politik dengan terjadi banyak peristiwa kontroversial di dalamnya. Pada tahun itu juga, perjalanan demokrasi Indonesia genap 26 tahun sejak runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998.

Ada empat isu yang menjadi fokus tulisan ini, yaitu presiden boleh kampanye, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pilpres 2024, aksi peringatan darurat, dan fenomena kotak kosong pilkada serentak 2024. Pemilihan empat isu tersebut didasarkan pada pertimbangan, antara lain, mengandung aspek kontroversi, peristiwa terjadi selama 2024, dan dibatasi pada isu sosial politik hukum. Tentu riset ini memiliki keterbatasan karena data yang diambil hanya dari berita media online sehingga tidak menjangkau media cetak, televisi, dan radio.

Empat isu tersebut dianalisis dengan menggunakan teori narrative policy framework (NPF). Teori NPF merupakan kerangka analisis yang berfokus pada peran narasi dalam sebuah pembentukan kebijakan publik. Teori itu meyakini bahwa aktor-aktor politik membangun narasi untuk memengaruhi cara pandang masyarakat dan proses pengambilan keputusan kebijakan (Jones & McBeth, 2010).

Baca juga : Penyelenggaraan Pilkada Ulang di Babel Terancam Akibat Efisiensi Anggaran

Ada empat indikator penting dalam teori NPF. Pertama, latar atau konteks kemunculan isu atau permasalahan (setting). Kedua, entitas dan nonentitas yang terlibat (characters) yang diklasifikasikan dalam tiga kelompok: pahlawan (heroes), penjahat (villains), dan korban (victims). Ketiga, kronologi permasalahan sebuah peristiwa dalam proses pembentukan kebijakan (plot). Keempat, hasil atau solusi yang muncul dalam permasalahan kebijakan (moral of the story) (Shanahan et al, 2018).

Data berita yang diperoleh riset ini berjumlah 938 berita. Setelah semua berita diseleksi dan disaring, hanya ada 424 berita yang relevan dan memenuhi standar minimal untuk dianalisis dengan platform Nvivo 12 Plus, alat bantu analisis dalam studi dengan metode kualitatif. Sumber berita terbanyak berasal dari 11 media, antara lain Kompas, Detik, CNN Indonesia, Tempo, Liputan6, Tribunnews, Republika, Tirto, Antaranews, Suara, dan BBC Indonesia.

Baca juga : KPU Tidak Hormati Suara Rakyat di Pilkada Kota Banjarbaru

PRESIDEN BOLEH KAMPANYE

Aktor-aktor yang terlibat dalam isu ini, baik dari kelompok pro maupun kontra, menggunakan berbagai narasi yang dirancang untuk membangun legitimasi atau delegitimasi terhadap isu ‘presiden boleh kampanye’. Kelompok pro membangun narasi yang menekankan aspek legalitas dan jaminan konstitusional, sedangkan kelompok kontra lebih fokus pada risiko etika, netralitas, dan potensi ancaman demokrasi. Media berperan sebagai arena utama tempat pertarungan narasi itu serta memberikan ruang bagi opini yang pada akhirnya membentuk persepsi publik.

Aktor pahlawan dalam isu ini berjuang agar presiden tidak menyalahgunakan posisinya untuk mendukung kandidat tertentu. Mereka ialah akademisi, LSM, gerakan mahasiswa, dan sebagian partai politik. Tentu posisi itu didukung paslon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Baca juga : Evaluasi Pemilu, Formappi Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas DPR RI

Aktor penjahat ialah mereka yang mendukung gagasan presiden bebas berkampanye tanpa batasan. Dalam barisan itu tentu ada paslon capres-cawapres 02 dan didukung partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) beserta influencer-nya. Langkah itu dinilai mencederai prinsip kompetisi yang jujur dan adil.

Korban dari isu itu ialah pemilih yang mengharapkan pemilu yang adil dan transparan, partai politik di luar koalisi KIM, dan tentunya sistem demokrasi itu sendiri yang dirusak mereka yang haus kekuasaan.

Keputusan Presiden Jokowi untuk tidak berkampanye pada Pemilu 2024 menunjukkan narasi yang berkembang di media dan ruang publik memiliki pengaruh besar terhadap keputusan kebijakan. Narasi kontra yang lebih dominan berhasil menciptakan tekanan yang cukup kuat untuk membatalkan wacana awal kebijakan tersebut.

Baca juga : Dua Pj Kepala Daerah di Wilayah yang Gelar Pilkada Ulang Diganti

Hal itu menegaskan bahwa narasi kebijakan tidak hanya menjadi alat komunikasi politik, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi pengambilan keputusan dan arah kebijakan, bahkan ketika keputusan tersebut berasal dari aktor utama seperti presiden.

Dalam isu itu, pengaruh narasi kebijakan dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap kekuasaan, dengan opini publik yang dibentuk narasi dominan mampu mencegah presiden berkampanye yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

SENGKETA MK TENTANG HASIL PILPRES 2024

Dalam konteks setting, muncul kata-kata yang dominan terkait dengan putusan MK tentang sengketa Pilpres 2024 seperti ‘putusan’, ‘pemilu’, ‘pilpres’, ‘mahkamah’, ‘konstitusi’, ‘sengketa’, ‘Gibran’, ‘Prabowo’, ‘bansos’, ‘KPU’, dan ‘gugatan’.

Aktor pahlawan muncul dari kalangan mahasiswa dan masyarakat. Mereka menjadi pelopor dalam menyuarakan ketidaksetujuan terhadap keputusan yang dianggap melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Ada sebagian partai politik yang mendorong kebijakan yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Ada juga akademisi yang menyampaikan analisis didasarkan pada kajian ilmiah. Pihak MK membantu masyarakat memahami bahwa keputusan pengadilan tidak selalu absolut.

Aktor penjahat datang dari sebagian lain partai politik yang menunjukkan narasi seakan-akan mengabaikan prinsip demokrasi. Narasi pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan, tetapi menuai kritik dari masyarakat. Kelompok masyarakat menyatakan persidangan hanya membuang waktu karena pihak penggugat tidak membawa bukti konkret.

Pihak korban ialah masyarakat karena dampak ketidakpastian politik yang timbul dari sengketa pilpres dan keresahan terhadap putusan MK yang dinilai menunjukkan keberpihakan sehingga menciptakan rasa ketidakadilan di antara rakyat.

Kronologi peristiwa (plot) menunjukkan bahwa narasi pro yang paling dominan ialah kredibilitas lembaga yang menunjukkan MK merupakan lembaga profesional dan independen sehingga tidak ada intervensi dari siapa pun. Sementara itu, ada narasi kontra yang paling dominan, yaitu konflik kepentingan, yang menekankan bahwa netralitas tidak terwujud dalam pelaksanaan kontestasi pemilu.

Penyelesaian atas masalah (moral of the story) menunjukkan bahwa dominasi narasi kontra yang lebih masif di media massa ternyata tidak berhasil memengaruhi putusan MK. Karena itu, meskipun terdapat banyak aktor yang kontra dan masif menyuarakan narasi-narasi kontra di media massa, hal tersebut tidak berhasil memengaruhi putusan MK.

PERINGATAN DARURAT

Pro-kontra dalam perdebatan revisi UU Pilkada 2024 melibatkan berbagai kelompok aktor. Aktor pahlawan terdiri dari kalangan akademisi, LSM, mahasiswa, masyarakat, selebritas, dan partai politik (PDIP dan Partai Buruh). Aktor penjahat lagi-lagi ditemukan pada kelompok pemerintah dan partai-partai yang ada di parlemen. Sementara itu, korban ialah masyarakat, PDIP, Partai Buruh, serta konstitusi dan demokrasi.

Narasi aktor pro menekankan bahwa revisi yang dilakukan pemerintah dan Baleg DPR dianggap sah secara konstitusional dan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Meskipun pihak pemerintah bersikap netral, mereka justru dinilai memberikan ruang atas tindakan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan publik.

Narasi kontra berfokus bahwa langkah revisi itu dinilai melanggar prinsip konstitusi dan demokrasi, serta sebagai upaya dalam memenuhi kepentingan politik kelompok tertentu. Faktor utama yang memperkuat pengaruh narasi kontra ialah penyebaran slogan ‘peringatan darurat’ yang viral di media sosial dan menjadi simbol gerakan perlawanan masyarakat. Slogan itu mampu menyatukan berbagai narasi publik dan memberikan tekanan besar kepada pemerintah dan DPR.

Isu ‘peringatan darurat’ terkait dengan revisi UU Pilkada menunjukkan narasi kontra yang berkembang memiliki pengaruh besar terhadap opini publik dan keputusan kebijakan. Akibatnya, pemerintah dan DPR memutuskan untuk menghentikan revisi UU Pilkada. Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan ini akhirnya dipengaruhi narasi yang berkembang di masyarakat, terutama narasi dari aktor kontra yang berhasil menciptakan tekanan besar.

Narasi yang berkembang dari pihak pro dan kontra memengaruhi dinamika kebijakan dan proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya menciptakan tekanan untuk menghentikan revisi UU Pilkada. Dukungan publik terhadap keputusan MK yang dinilai lebih demokratis semakin menguat, menjadikan pembatalan revisi tersebut sebagai kemenangan bagi prinsip demokrasi dan konstitusi. Karena itu, dapat diketahui bahwa peran narasi kontra terbukti berhasil dalam memengaruhi keputusan kebijakan, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh narasi publik dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.

KOTAK KOSONG PILKADA SERENTAK 2024

Demokrasi Indonesia 2024 diwarnai dengan adanya fenomena kotak kosong di 37 daerah pada pilkada serentak 2024. Dalam konteks kemunculan isu (setting), visualisasi word cloud memunculkan kata dominan terkait dengan kotak kosong pada pikada serentak 2024 seperti ‘kotak kosong’, ‘Pilkada’, ‘2024’, ‘daerah’, ‘pasangan’, ‘calon’, ‘tunggal’, ‘demokrasi’, ‘melawan’, dan ‘partai’.

Dalam konteks karakter aktor (character), mereka yang masuk kelompok pahlawan berjuang untuk mencegah dominasi calon tunggal serta memastikan adanya kompetisi yang sehat dan adil dalam pemilihan. Mereka ialah Bawaslu dan beberapa peneliti BRIN. Ada juga berbagai LSM dan sebagian besar akademisi. Pejabat pemerintah daerah ada Wakil Bupati Maros. Dari partai politik ada PAN.

Aktor penjahat ialah pihak yang menyebabkan permasalahan dalam isu calon tunggal pada Pilkada 2024. Posisi itu didukung sejumlah pribadi politikus yang berasal dari beberapa partai parlemen Senayan, Presiden Jokowi, dan segelintir LSM. Adapun korban dalam isu itu ialah masyarakat di 37 daerah tersebut dan sistem demokrasi Indonesia yang semakin buruk.

Dalam hal plot, narasi kontra menjadi narasi yang paling mendominasi baik dalam jumlah aktor ataupun intensitas narasi jika dibandingkan dengan narasi pro. Narasi kontra membawa narasi yang kuat, seperti kritik terhadap kartel politik, pentingnya memberikan alternatif pilihan masyarakat, ancaman terhadap kualitas demokrasi akibat dominasi calon tunggal, dan mengkritisi kegagalan partai sebagai akibat dari munculnya calon tunggal.

Berbagai narasi itu menegaskan bahwa fenomena kotak kosong pada pikada serentak 2024 dapat mengancam dinamika demokrasi Indonesia dan merugikan masyarakat. Sebaliknya, narasi pro dengan intensitas rendah menyampaikan pesan moral yang lebih pragmatis, bahwa fenomena kotak kosong pada pikada serentak 2024 ialah bagian dari dinamika demokrasi dan dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar. Narasinya seperti pentingnya menjaga prosedur demokrasi meskipun dengan memilih calon tunggal dan ketidakbergunaan memilih kotak kosong yang tidak menawarkan solusi nyata.

Pada aspek moral of the story, meskipun narasi kontra mendominasi perdebatan publik dalam melawan kotak kosong, narasi kontra tetap gagal. Hal itu menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya besar untuk menekan fenomena tersebut, faktor-faktor lain dalam dinamika politik Indonesia pada kenyataannya masih mencerminkan terjadinya kotak kosong sebagai bagian dari realitas pikada serentak 2024.

DRAMOKSI INDONESIA 2024: PENGUASA VERSUS RAKYAT 

Berdasarkan empat episode dramoksi 2024 sebagaimana telah diulas di atas, ada tiga hal penting yang perlu ditekankan di sini. Pertama, dalam konteks peta aktor pro-kontra dalam dinamika demokrasi Indonesia selama 2024, pihak pemerintah terlihat konsisten sebagai aktor penjahat (villains), sementara masyarakat sipil juga cenderung konsisten berjuang sebagai aktor pahlawan (heroes).

Sementara itu, kelompok partai politik mengalami fragmentasi di kalangan mereka. Koalisi bergantung pada kepentingan masing-masing, bahkan di internal partai politik sendiri terkesan tidak solid dan sering terjadi konflik di antara mereka.

Hal yang penting dicatat juga ialah bahwa mayoritas kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan aspirasi publik secara luas. Kebijakan partai politik pun terkadang ada yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, tetapi lebih banyak tidaknya. Adapun korban (victims) dari pertarungan itu ialah masyarakat dan demokrasi yang semakin memburuk dari waktu ke waktu.

Kedua, pertarungan kelompok pro dan kontra menunjukkan bahwa secara umum narasi kelompok pro mengesankan sebuah usaha pembelaan kelompok penguasa untuk mencapai ambisi dan target mereka seperti yang sudah pernah mereka lakukan dalam mengeksekusi revisi UU KPK, pembuatan UU omnibus law secara ugal-ugalan, UU IKN, dan perubahan batas usia capres-cawapres di MK. Sementara itu, narasi kelompok kontra melukiskan situasi demokrasi yang semakin memburuk bagai telur di ujung tanduk: bahaya dan harus diselamatkan akibat dominasi penguasa dan bersekongkolnya kelompok oligarki dan kaum pemodal.

Ketiga, tekanan publik berhasil memengaruhi kebijakan isu ‘presiden boleh kampanye’ dan ‘peringatan darurat’. Dampaknya, Presiden batal melakukan aksi kampanye mendukung paslon tertentu meski masih tetap melakukan strategi kasak-kusuk dengan pembagian bansos dan BLT di sejumlah daerah. Sementara itu, aksi DPR merevisi UU Pilkada menjadi batal akibat desakan publik dalam aksi ‘peringatan darurat’ yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Pada dua isu lainnya, tekanan publik gagal memengaruhi isu ‘putusan MK tentang sengketa Pilpres 2024’ dan ‘kotak kosong pilkada serentak 2024’ sehingga MK menolak seluruh gugatan pihak Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Jumlah kotak kosong (calon tunggal) juga tidak berhasil diminimalkan.

Namun, tekanan publik dan media massa setidaknya masih cukup efektif dan berhasil dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan (policy making-process) meski harus dengan bentuk perlawanan gerakan demonstrasi rakyat turun ke jalan.

Dari sini dapat diketahui, bahwa teori NPF merupakan model analisis yang memetakan peran para aktor seperti dalam adegan film dengan narasi mereka masing-masing. Adegan demi adegan yang terjadi sepanjang 2024 bagaikan serial film ‘drama demokrasi‘ alias dramoksi.

Ada empat episode yang ditampilkan dalam film ini: episode ‘presiden boleh kampanye’, episode ‘putusan MK tentang sengketa Pilpres 2024’, episode ‘peringatan darurat’, dan episode ‘kotak kosong pilkada serentak 2024’. Dari keempat episode dramoksi tersebut, ada aktor protagonis (heroes) yang diperankan masyarakat sipil vis a vis aktor antagonis (villains) yang diperankan pemerintah.

Jadi, serial dramoksi 2024 ialah pertarungan vertikal antara gerakan rakyat versus penguasa. Sementara itu, partai politik berada pada kelompok oportunis, tergantung ke mana arah mata angin, yang penting menguntungkan dan tidak membahayakan diri mereka. Korban dari serial dramoksi 2024 ini ialah rakyat yang tidak pernah mendapatkan kepastian keadilan dan kepastian kesejahteraan. Sementara itu, nasib demokrasi negeri ini semakin memburuk seperti judul novel Tere Liye: Negeri di Ujung Tanduk.