Eksaminasi Hasil Audit Kerugian Negara Dugaan Korupsi Tom Lembong

SIDANG tindak pidana korupsi (tipikor) pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atas terdakwa Menteri Perdagangan (Mendag) RI periode Agustus 2015-Juli 2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dengan surat dakwaan No Reg perkara PDS – 06/M.1.10/Ft.1/02/2025 tanggal 6 Maret 2025 telah memasuki babak baru.

Pada persidangan keempat, ternyata jaksa Kejaksaan Agung (Kejagung) berkelit tidak memenuhi perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada sidang sebelumnya untuk menyerahkan laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dugaan korupsi importasi gula kepada penasihat hukum, terdakwa, dan majelis hakim. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memperingatkan jaksa untuk segera menyerahkannya sebelum agenda persidangan pemeriksaan saksi sebagai pemenuhan hak konstitusi terdakwa.

Pasalnya Laporan Hasil Audit PKKN BPKP atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Importasi Gula di Kementerian Perdagangan 2015 sd 2016 Nomor PE.03/R/S-51/D5/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 menjadi dasar surat dakwaan jaksa. Pada perkara tipikor pengenaan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara sebagai unsur pokok pidana korupsi sehingga terdakwa, penasihat hukum, dan ahli dapat menggugat hasil audit BPKP yang digunakan sebagai pembuktian dakwaan pidana korupsi tersebut.

Baca juga : Kejagung Bantah Kerugian Negara Kasus Antam Rp5,9 Kuadriliun

Jaksa seyogianya memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada terdakwa melakukan klarifikasi dan sanggahan atas hasil audit PKKN untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, baik bentuk maupun jumlah kerugiannya dengan tidak mengulur-ulur waktu penyerahannya.

Menurut Pasal 51 KUHAP, sejatinya hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengertinya mengenai delik hukum yang disangkakan padanya, pada waktu pemeriksaan dimulai, termasuk penghitungan kerugian keuangan negara yang disangka sebagai perbuatannya.

Kendati jaksa belum menyerahkan hasil audit PKKN dari BPKP kepada majelis hakim, penasihat hukum, dan terdakwa, dari surat dakwaan jaksa yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara substansi materi hasil audit dimaksud dapat dianalisis. Eksaminasi terhadap hasil audit BPKP yang menjadi dasar dakwaan dapat dilakukaan dari aspek proses dan substansinya.

Baca juga : Wakil Ketua DPD Minta Kejagung Konsisten Berantas Korupsi

KEJANGGALAN PROSES AUDIT PKKN

Proses audit PKKN BPKP itu secara kronologis sampai penerbitan hasil audit tersebut berpotensi menuai kontroversi. Pertama, Kejagung meningkatkan status penanganan perkara importasi gula ke tahap penyidikan pada 3 Oktober 2023 dengan surat perintah penyidikan nomor Prin-54/F.2/Fd.2/10/2023.

Baca juga : Kerugian Rp193,7 Triliun Korupsi Pertamina hanya Hitungan untuk 2023

Kedua, permintaan audit kepada Kepala BPKP dengan surat Direktur Penyidikan Kejagung nomor R-2486/F2/Fd.2/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal bantuan audit perhitungan kerugian keuangan negara dan penunjukan ahli.

Ketiga, melaksanakan ekspose penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula pada 9 November 2023 dan, keempat, penugasan auditor BPKP dengan surat tugas BPKP nomor PE 03/ST-211/D501/1/2024 tanggal 15 Oktober 2024.

Kelima, menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dan langsung ditahan dengan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024. Keenam, BPKP menerbitkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada 20 Januari 2025.

Baca juga : Nilai Kerugian Negara Kasus Korupsi Impor Gula Bertambah Menjadi Rp578 Miliar

Kejanggalan proses audit PKKN tecermin pada lamanya BPKP menerbitkan surat tugas audit PKKN, terhitung sejak surat permintaan Kejagung pada 11 Oktober 2023 sampai penugasan auditor BPKP pada 15 Oktober 2024. Dalam kurun waktu satu tahun lebih, memunculkan pertanyaan kenapa Kejagung tidak meminta audit PKKN tersebut kepada BPK, padahal BPK dengan Kejagung mempunyai MoU kerja sama permintaan audit.

BPK telah melakukan audit kepatuhan pengelolaan impor periode 2015 sampai dengan semester I 2017 LHP BPK nomor 47/LHP/XV/03/2018 tanggal 2 Maret 2018. Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, apabila pemeriksa menemukan adanya predikasi atau indikasi bahwa kecurangan telah dan sedang terjadi, BPK melakukan audit investigasi kerugian keuangan negara. Faktanya BPK tidak melakukannya, yang dapat disimpulkan hasil audit BPK tidak menemukan terjadinya indikasi pidana korupsi atas impor dimaksud.

Hal itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang paling lama satu bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.

Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 menegaskan anggota BPK yang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3 miliar.

Adanya ketentuan mengenai kewajiban BPK melaporkan pidana korupsi semakin mempertegas bahwa dalam kasus importasi gula itu tidak ada unsur pidana korupsinya. Itu disebabkan BPK sama sekali tidak pernah melaporkan adanya unsur pidana kepada instansi yang berwenang.

Konsekuensinya apabila dalam kasus itu pihak Kejagung menyatakan adanya unsur pidana, sementara BPK tidak pernah melaporkan adanya unsur pidana, anggota BPK kalau tidak mengklarifikasi dan membantah tudingan tersebut berpotensi bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan tersebut.

Demikian pula dengan auditor BPK, juga bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menyebutkan setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu, BPK telah mengaudit untuk periode 2015 dan 2016 telah menerbitkan LHP atas laporan keuangan Kemendag dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Mengingat pada periode yang diduga Kejagung telah terjadi kerugian keuangan negara telah diterbitkan tiga laporan audit tersebut, seharusnya Kejagung terlebih dahulu mengajukan permohonan perhitungan kerugian keuangan negara kepada BPK yang telah mengaudit sebelumnya.

Pertimbangannya BPK dengan segala kewenangan dan independensi mendapat mandat konstitusi melakukan audit PKKN dan sebelumnya telah melakukan audit importasi gula dalam periode yang tercakup dengan sangkaan dugaan korupsi Tom Lembong. Apakah Kejagung merasa BPK tidak sependapat dengan adanya kerugian keuangan negara dalam peristiwa impor tersebut?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab Kejagung mengingat dalam koordinasi audit Kejagung harus lebih memprioritaskan permintaan audit PKKN kepada BPK, baik karena lembaga supremasi audit itu memiliki kewenangan konstitusional maupun objek yang diaudit sudah dan sedang diaudit BPK.

Selain itu, keterlambatan laporan audit PKKN BPKP membuka tabir bahwa sejatinya penetapan dan penahanan Tom Lembong sampai saat dimulai persidangan yang memakan waktu empat bulan dinilai terlalu dipaksakan. Pasalnya, bukti surat berupa hasil audit menurut dakwaan jaksa baru diterbitkan BPKP pada 20 Januari 2025. Padahal, pada sidang praperadilan ahli perhitungan kerugian keuangan negara telah membantah secara formal belum ada bukti kerugian keuangan negara.

Eksepsi Kejagung sebagai termohon yang menyatakan secara formal sudah memiliki alat bukti yang cukup ternyata dapat diterima hakim tunggal dengan menolak permohonan Tom Lembong sebagai pemohon pada praperadilan tersebut.

PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA YANG ABSURD

Surat dakwaan jaksa terkait dengan unsur pokok korupsi kerugian keuangan negara didasarkan pada hasil audit BPKP memiliki dua kategori, yakni kerugian keuangan negara dari pendapatan negara dan kerugian keuangan negara dari kemahalan harga beli gula yang dilakukan BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Analisis lebih lanjut terhadap konsep kerugian keuangan negara yang dihitung BPKP dapat disimpulkan memiliki kelemahan mendasar.

Konsepsi PKKN yang menghasilkan kerugian keuangan negara sebesar Rp578,1 miliar dinilai absurd dan tidak logis. Angka tersebut diperoleh dari kerugian keuangan negara atas kekurangan pembayaran bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) sebesar Rp383.387.229.804,28 dan kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan GKP untuk penugasan stabilisasi harga sebesar Rp194.718.181.818,19.

Importir telah melakukan pembayaran BM dan PDRI sesuai dengan tarif untuk GKM sehingga tidak beralasan menentukan PKKN dari selisih BM dan PDRI antara GKP dan GKM. BPKP telah menggunakan asumsi apabila yang diimpor ialah GKP, ada potensi pendapatan negara yang hilang sebesar selisih antara BM dengan PDRI GKP dan GKM.

Sementara itu, menghitung kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan GKP sebesar Rp194.718.181.818,19 diperoleh dari selisih nilai pembelian GKP oleh PT PPI sebesar Rp1.832.049.545.455,55 dengan nilai pembelian GKP oleh PT PPI berdasarkan harga patokan petani (HPP) sebesar Rp1.637.331.363.636,36.

Menggunakan harga pembanding dari HPP masih terlalu sumir karena HPP merupakan harga terendah GKP pada tingkat petani yang harus dibayar produsen GKP, yang tentunya berbeda dengan harga beli GKP oleh PT PPI kepada produsen GKP. PT PPI tidak dapat membeli GKP kepada produsen senilai HPP karena HPP merupakan harga pada tingkat petani kepada produsen yang dapat saja dibayar produsen dengan harga di atas HPP. Selanjutnya, produsen juga memperhitungkan tingkat keuntungan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam perkara pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor mengubah pidana korupsi dari delik formal menjadi delik materiel. Konsekuensi dari putusan MK tersebut pembuktian delik kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN).

Analisis hasil audit BPKP menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp578 miliar bukan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya (actual loss), melainkan masih merupakan kerugian yang tidak nyata dan belum terjadi dengan jumlah yang tidak pasti (potensial loss). Jika mengacu pada Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut, hasil PKKN BPKP senilai Rp578 miliar tidak dapat dijadikan dasar pembuktian unsur pidana pokok kerugian keuangan negara dalam perkara importasi gula dimaksud.

Tindakan penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Agung sebesar Rp565 miliar dan diklaim Kejagung sebagai pengembalian kerugian keuangan negara oleh sembilan terdakwa tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terdakwa terjadinya kerugian keuangan negara.

Penyitaan itu juga bertentangan dengan Pasal 29 UU Tipikor dengan penyidik, penuntut umum, atau hakim sebatas meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi, bukan menyitanya.

Konstruksi kerugian negara tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat 22 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Kerugian keuangan nyata dan pasti itu mengandung makna kerugian itu harus betul-betul ada dan merupakan akibat nyata dari perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan.

KONSEKUENSI HUKUM KESALAHAN HASIL AUDIT PKKN

SE Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 antara lain menyatakan instansi yang berwenang menyatakan ada-tidaknya kerugian keuangan negara ialah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional. BPKP sebatas melakukan audit pengelolaan keuangan negara, tetapi tidak berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara.

Penegasan SE MA tersebut menjadi pegangan hakim pengadilan tipikor untuk tidak sepenuhnya menerima hasil audit PKKN BPKP sebagai alat bukti karena penentuan nilai kerugian keuangan negara sangat bergantung pada pertimbangan majelis hakim. Dalam beberapa kasus tipikor, majelis hakim menganulir hasil audit PKKN yang dilakukan BPKP yang tidak sesuai dengan konsepsi kerugian keuangan negara dengan metodologi yang salah.

PKKN yang dilakukan BPKP dalam kasus korupsi BTS 4G Kemenkominfo dengan terdakwa Johnny Gerard Plate dan kawan-kawan (dkk) sebesar Rp8,03 triliun ternyata hanya merupakan pepesan kosong. Sampai persidangan berakhir majelis hakim tidak mengakui adanya kerugian keuangan negara berdasarkan audit PKKN BPKP tersebut. Kendati tidak terbukti kerugian keuangan negara dalam dakwaan jaksa sesuai dengan audit PKKN BPKP, pidana penjara dan uang pengganti tetap dikenakan kepada Johnny Gerard Plate dkk karena terbukti menerima suap secara bersama-sama sebesar Rp246 miliar.

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat juga menganulir penghitungan nilai kerugian keuangan negara pada kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Balai Perkeretaapian Medan 2015-2023 sebesar Rp1,1 triliun.

Majelis hakim tidak sependapat dengan hasil audit yang dilakukan BPKP pada 13 Mei 2024 terkait dengan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara itu. Menurut hakim, nilai kerugian negara pada kasus itu hanya sejumlah Rp30,8 miliar karena kerugian keuangan negara dihitung secara total loss dinilai salah.

Ketika hasil audit PKKN dinyatakan salah, dan tidak ditemukan adanya aliran dana dalam bentuk gratifikasi, suap dan pungli pada dugaan tipikor tersebut, majelis hakim kiranya dapat menyatakan dakwaan batal demi hukum dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Sesuai dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 kesalahan seluruh atau sebagian hasil audit PKKN mengakibatkan dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kasus dugaan korupsi Tom Lembong dengan ancaman Pasal 3 UU Tipikor dari awal sampai persidangan ternyata diakui Kejagung tidak terbukti menerima aliran dana dalam bentuk apa pun. Apabila majelis hakim memutuskan menolak seluruh atau sebagian hasil audit PKKN BPKP, terdakwa dapat dinyatakan bebas murni.