Mk Dan Asa Keadilan Pemilu

Pada 20 Februari Lalu, Presiden Prabowo telah melantik 481 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024. Sebelumnya, Sebyak 22 Kepala Daerah Di Aceh Telah Dilantik Oleh Danggan Dalam Negeri Dan Gubernur Aceh Sesuie Dalam Dalam Negeri Dan Gubernur Aceh Sesau Sesau Dalam Dalam Negeri ACEH ACEH ACEH SCALAM DALAM ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH SCALAM DALAM ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH PEMERINTAHAN ACEH. Saat ini, para kepala Daerah TENSEBUT TENGAH MENGIKUI mundur (Retret) Yang diselenggarakan Oleh Kementerian Dalam Negeri Dalam Rangka Pengual Kapasitas Dan Penyelarasan Program Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Selain itu, saat ini tersisa 40 daerah Yang masih bersengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) Dan Diputus Perkarananya Pada Senin, 24 Februari 2025. Sebanyak 40 Perkara Yang Diputus Tersebut Meliputi 3 Pemilihan Gubernur, 3 Wali Kota, Dan 34 Bupati. Sebelumnya, Pada 4-5 Februari Sebanyak 270 Perkara Suda Dibacakan Putusan pemecatan-Ninya Oleh Mk Dan Dinyatakan Tidak Berlanjut Ke Tahap Pembuktian.

Baik Pemohon, Termohon, Maupun Pihak Terkait Pasti Berdebar Menantikan Seperti Apa Putusan Yang Dibacakan Mk. Meski Sidang Telah Berlangsung Secara Terbuka Dan Transparan Serta Bisa Disimak Langsung Oleh Publik Melalui Berbagai Platform Digital Yang Tersedia, Tetap Saja Tidak Murat Menebak Ke Mana Arah Putusan Mk. Menantikan Apakah Ada Kejutan Atau Terobosan Yang Menandai Arah Baru Hukum Pemilu Dan Konstitusi Di Indonesia.

BACA JUGA: Sikap Putusan Dismissal MK, DPR Dan Pemerintah Bahas Ulang Pelantikan

Sengketa Hasil

Dalam Studi Kepemiluan Global, Katherine Ellena, Pakar Hukum Dari International Foundation for Electoral System (IFES, 2023), Menyebut Bahwa Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu, Ketaan Atau, AterUra, AterUraMARAN PEMILU, KETAURAI, ATAU PENAURAN ATAURANAN ATAU PENAUJARAN ATAUAJARAN ATAUAJARAN ATAUAJARAN ATAUAJARAN ATAUAJARAN ATAUAJARAN ATAUAJARAN ATAUAJARAN ATAUAJARAN ATAUAJARAN ATAUARAN ETAU, Berlaku, Pengadilan Bisa Menggunakan Tiga Pendekatan.

BACA JUGA: LHKPN Jadi Persoalan Dalam Sidang Gugatan Pilkada Mandailing Natal

Pertama, Apakah Pemohon Dapat Menunjukkan Bahwa Pemenang Tidak Akan Mangang Jika Tidak Ada Pelanggaran Tersebut. Kedua, Apakah Pemohon Dapat Membuktikan Bahwa Suatu Pelanggaran Munckin Memengaruhi Hasil. Ketiga, Anggunakan Kode/Kitab Hukum Praktik Yang Baik Dalam Pemilu Oleh Komisi Venesia (Kode Praktik Baik dalam Hal Pemilihan Komisi Venesia) Berupa Negara Haru Pembatalan Hasil Hasil Pemilu ‘Jika Pelangara Dapajalan Hasil Pemilu’ Jama Pelangara Jika Pelangara Jika Pelangara Jika Pelanggara Jika Pelanggara.

Menyelesaan Sengketa Hasil Pemilihan Bukan Hal Baru Bagu Mk Meskipun Tahun Ini ialah Momentum Pertama Bagi Mk Dalam Menyelesaan Sengapan Hasil Pilkada Serentak Nasional Di Seluruh Wilayah Indonesia. MK BUukan Hanya Berjibaku Delangan Banyaknya Daerah Yang Bersengketa, Melainkan Jagi Batasan Waktu Penanganan, Yakni Maksimal 45 Hari Kerja, Yang Haru Disiasati Secara Optimal.

Para pihak telah diberi kesempatan oleh mk secara adil dan setara untuk menhadirkan alat Bukti, saksi, Ataupun ahli. UNTUK PILKADA Gubernur, Mereka Bisa Menghadirkan Maksimal Enam Orang Saksi Dan Ahli, Sedangkan Pilkada Bupati/Walikota Dibatasi Maksimal Empat Orang Saja.

BACA JUGA: Pelantikan Kepala Daerah Mundur Lagi, Sufmi Dasco: Biar Makin Serentak

Kebijakan ITU disikapi Berbeda oleh para Pihak. Ada yang Mengoptimalkan Kehadiran Ahli untuk Didengar Keterangannya Dan Ada Yang Lebih Memilih untuk Menghadirkan Lebih Banyak Atau Bahkan Hanya Saksi Dalam Pembuktian Perdidangan. Tentu Tilihan Tersebut Dibuat Sesuai Permbangan Masing-Masing, Mana Yang Lebih Menguntkankan Dari Sisi Pembuktian Dan Mampu Meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi.

Jika Dicermati, 40 Perkara Yang Mukur Tahap Pembuktian Di MK, Materi Permohonan Utamananya Mempersoalkan Hal-hal sebagai BerIKUT: (i) Pelanggaran Syarat Calon Berupa Tidak Mengumumkan Status SeBawai Mantan Mantan Mantan Mantan Mantan Mantan Mantan Mantan Mantan Mantan Mantan Mantan Mantan Mantan Mantan Mantan Mantan, Harta Kekayaan Terbaru, Belum Mengundurkan Diri Sebagai Aparatur Sipil Negara, Masa Jabatan Calon Petahana Yang Sewah Dua Periode, Ataupun Ijazah Yang Diragukan KeAbsahananya.

(ii) Pelanggaran Prosedur Dalam Penggunaan Hak Pilih Di Tempat Pemungutan Suara Yang Mengakibatkan Keraguan Terhadap Keabuhanan Hasil Pilkada; (iii) Terjadinya Kecurangan Yang

BACA JUGA: Kapan Pelantikan Kepala Daerah Hasil Putusan Mk? Wamendagri Sebut Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Ramadan

PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA SANGAT DITUNGGU PARA PIHAK DAN MASYARAKAT DI DAERAH BERENGKANA. Selain Persoalan Dalam Penyelenggaraan Pilkada Yang Didalilkan, Perolehan Suara Hasil Pilkada Yang Jadi Obajek Sengpeta Jaga Tidak Terpaut Jauh. Misalnya, Pada Pilkada Buton Tengah, Suara Pemohon Dan Pihak Terkait Hanya Beda 586 Suara. Sementara Itu, Pada Pilkada Barito Utara, Perolehan Suara Hanya Selisih Delapan Suara. Begitu Sengit Dan Kompetitif.

Belajar Dari Praktik Selama Ini, Mk Punya Kecenderungankan Akan Bersikap Sangan Tegas Dalam Memutus Perkara Yang Berkaitan Pengganan Pelanggaran Syarat Calon. Keterpenuhan Syarat Calon Merupakan Hal Yang Berifat Prinsip Dan Fundamental Bagi Mk.

Dalam situasi Yang Disebut Mk Sebagai ‘Kondisi Hukum Spesifik’, Mk Tidak Sungkan Melakukan Terobosan Hukum Yang Sangan Progresif, Bahkan Sampai Menyimpangi Aspek Persyaratan formilDemi Menegakin Kepeterpenuhan Syarat Calon. Contohnya, Pada Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020 Melalui Putusan MK No.135/Php.Bup-XIX/2021. Saat Itu Pemenjada Pilkada Dibatalkan Keterpilihannya Oleh Mk Dan Diperintahkan Melakukan Pemungutan Suara Ulang Karena Didapati Calon Bupati Terpilih Memiliki Paspor Dari Negara Lain Atau Berkewargaraan Asing.

Jeka Ditelusuri Lebih Dalam Lagi, Mk Dalam Sejumlah Perkara Biasianya Mahat BERINTAHKAN DLAKUKANYA PEMUNGURAN MUARA ULANG (PSU), Penghitungan, Torlah, Torlah Torlah Torlah Torlah, Eraupun Rekapapitularah, Ekapababun, Terhadap Prosedur, Aturan, Atau Norma Dalam Proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara Yang Berpengaruh Secara Signikan Terhadap Hasil Pemilihan.

Sebaliknya, Jika Menurut Mk Pelanggaran Prosedur Tersebut Terbukti Terjadi, Tapi Tidak Memenuhi Kuantitas Dan Prinsip Signifikansi Untkukanya Pemungutan Pemungal Karena TenjaruHi Hadokana pemungutan, Karena TenjaruHi HAr-AKHIRAN PEMULAKAN KARENA TIGARUHI HASIL AKHIRAN PEMULAKI PEMULAKI HASIL AKHIRAN KARENA Petitum Yang Diaajukan. Contohnya Pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Konawe Selatan 2020 Dan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024.

ReliKapi keryikod dia prososedur kebukti diclaktikan Penyelenggara, tetpi tidatsit pengengaruhi hasil semilivanan, Mk dalam putusnyana selalu keinginan keidingatkan dan memerininya ke -lilid ke paninnyny ke -linnynyny keinnyny ke -linnynyny keinnyny ke -linnynyny keinnyny ke -linnyny keinnyny ke -linnyny ke -linnyny keing. Tegas Yang Bisa Anggota Efek Jera Agar Hal TerseBut Tulise Terulang Kembali Pada Masa Yang Akan,

Selain itu, MK senantiasa mengingatkan KPU/KIP dan Bawaslu/KIP untuk terus meningkatkan efektivitas pelatihan, bimbingan teknis, penguatan kapasitas, dan penegakan disiplin internal kepada seluruh jajaran petugas penyelenggara pemilu agar mampu Menyelenggarakan Tahapan-Tahapan Sesuai Gangan Asas Dan Prinsip Pemilu Yang Luber, Jujur, Adil, Dan Demokratis.

PENYELESAIAN SENGKETA HASIL OLEH MK KALI INI BERADA DI TENGAH GENCARYA SEMANGAT EFISIENSI ANGGARAN YANG BAHKAN BUGA BERDAMPAK PAYA KELEMBAGAAN MK. Dalam Sejumlah Pemberitaan Media Disebut Bahwa Mk Terkena Efisiensi Anggraran Sebesar Rp226,1 Miliar. Akibatnya, Gelan Kondisi Itu, MK Hanya Mampu Membayar Gaji Dan Tunjangan Pegawai Sampai Mei 2025.

Sebagai Penegak Konstitusi Dan Demokrasi, Tentu Kita Meyakini Mk Taka Pernah Mengabaan Kredibilitas Dan Keadilan Pemilu Yang Menjadi Tuntan Para Pihak Dalu Memutus Perkara Sengpeta Hasil Pilkada.

Konstitusi Dan Demokrasi Tak Bisa Dibelenggu, Apalagi Disandera Oleh Politik Anggara Secara Sempit. Peminggiran Kredibilitas Dan Keadilan Pemilu Justru Bisa Menimbulkan Ekses Yang Lebih Mahal Akiat Ketidakpuasan Massa Yang Berkepanjangan Karena Tidak Mendapatkan Penyelesian Yang Profesional Berkeadaya PEMOLESIAN PEMONESIAN YANG PEMONESIAN PEMONESIAN PEMONESIAAN YANG PEMONESIAN PEMONESIAN PEMONESIAN PEMANESIAAN PEMONESIAN PEMANESIONAAN PEPEADAIAAN YANGADIA

Hormati Putusan

Selain Dua Daerah Pilkada Bercalon Tuggal Yang Dimenangi Oleh Kotak Kosong Sewingga Haru Dilakukan Pilkada Ulang, Yaitu Kota Pangkal Pinang Dan Kabupaten Bangka, JagA Ada Daerah Lain Yang Akan MenyelenggaraKan PemuManakan Pemungutan Pemungutan Pemungutan Pemungutaan Pemungutan Pemungutaan Pemungutan Pemungutaan Pemungutaan Dibacakan Pada 24 Februari ini. Semua Pihak Diminta Menghormati Putusan Mk Dan Melkansanakanya Sesiai Gelangan Isi Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Secara Konsisten Dan Menyeluruh.

Pasti Tetap Ada Kontrovssi Ataupun Pihak-Pihak Yang Merasa Tidak Puas Atas Putusan Mk. MAKA ITU, DI Sabat Itulah Komitmen Dan Kesetian Kita Diuji Dalam Berkonstitusi Dan Berdemokrasi. Sebagai Negara Hukum, Suka Atau Tidak, Mk Ialah Pengadilan Yang Berwenang Menjadi Pemutus Akhir Atas Perselisihan Hasil Pilkada. MK Sebagai Pelabuhan Terakhir (Resor terakhir) BAGI PARA PENCARI KEADILAN PEMILU UNTUK MENYANDARKAN KAPAL SETELAH BERLARAR DI SAMUDRA PERJUIGIAN HUKUM.

Setelah Putusan Mk Dibacakan, Dalam Ranah Akademik Dan Upaya Unk Terus Memperuat Mutu Pengadilan, Tentu Para Pihak Tet Bisa Mengkritisi Dan Mengaji Putusan Mk. Namun, ISI Putusan MK Tetap Harus Dilaksanakan Oleh Semua Pihak Sebagaimana Mestinya.

Pascaputusan MK, Masih Banyak Pekerjaan RUrah Yang Haru Dilakukan, Baik Dalam Lingkup Wewenang Mk Maupun Reformasi Hukum Pemilu Secara Keseluruhan. Tercatat Sampai saat ini masih Ada sejumlah Pengujian undang-lundang sektor kepemiluan Yang Belum Diputus Mk. Misalnya, model Penguji Perkara Keserentakan Pemilu Yang Dimohonkan Oheh Perludem Serta Perkara Penguji Konstitusionalitas Penghapatan Komisi Aparatur Sipil Negara (Kasn) SEBAGAI PENDASI ​​NETRALITUS ASNAONA (KASN) SEBAGAI PENGONAI NETRALITUS ASNAGIA (KASN) SEBAWAS NETRALIRAS AS Kawan-Kawan. Tentu Publik Masih Menanti Sikap MK ATAS Perkara-Perkara Strategis Tersebut.

Sejalan Itu, Pembentuk undang-lundang Rona diharapkan mampu merentangkum berbagai Pembelajaran Dari Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 untuk Mewujudkan Perbaikan Regulasi Pilkada Keenanya. Apalagi, Revisi Uu pilkada Merupakan Salah Satu Ruu Prioras Dalam Prolegnas Tahun 2025.

Pilkada Selama Ini Telah Berlahsung Cukup Baik Dan Melembaga Dalam Praktik Demokrasi Dan Ketatanegaraan Indonesia. Pilkada Bua Bekerja Cukup Baik Baik Sebagai Instrumen Resolusi Konflik Dan Katalisator Politik Bagi Elite-Elite Daerah. Jangan Lagi Kita Mundur Ke Belakang Delangan Wacana Pilkada Tidak Langsung.

Meski Haru Diakui, Masih Banyak Hal Yang Mesti Dibenahi, Khususnya Menyangkut Pekerjaan Rahat Besar Dalam Menghantarkan Calon-Calon Terbaik Pilihan Rakyat Pahan PenJUSI PENJUMAN PENJUMAN PENJUMAN PENJUMAN PENJUMAN PENJUMAN PENJUMAN PENJUU PENJUMAN PENJUMAN BAGI PENJUMI Masyarakat di Daerah.

TUKUT ITUTU, TANGAN DINGIN PEMBENTUK UNDANG-LUNG DIHARAPKAN MAMPU MAMPU MELAHIRKAN REVISI UU PILKADA Yang BERKUALITAS DAN DEMOKRATIS. Di saik Yang Sama Partai Politik Rona Terus Berbenah Untuce Memastikan Praktik Pencalonan Benar-Benar Prencermikan Demokrasi Internal Partai Yang Sehat, Bermutu, Kompetitif, Kredibel, Dan Berintegritas.

Karena Itu, Pada Masa Yang Akan Akan, TidakHi Haru Lagi Persoalan Yang Tenjak Memenuhi Syarat Hapius Berujung Sengketa Sampai Ke Mk Ataupun Praktik Kecurangan Pilkada Pragunga Karanga Karanga Karanga-Karanga Karna SEJALAN DENGAN ASAS PRINSIP PEMILU DEMOKRATIS DAN KONSTITUSIAL. Semoga.